HUBUNGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENINGKATAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjawinangun)

Mugni, Muhamad, E2B012006 (2017) HUBUNGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENINGKATAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjawinangun). Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Universitas Muhammadiyah Semarang" not defined].

Preview	Text 7. ABSTRAK.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 9.. BAB 1.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 10. BAB II.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text 13. BAB V.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 14. Daftar pustaka.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Muhamad Mugni, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadyah Semarang, Semarang Maret 2017, Hubungan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peningkatan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Arjawinangun). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut undang undang desa) merupakan seperangkat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehinga dapat menciptakan landasan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang nomor 6 tahun 2104 tentang desa memiliki asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kepatian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif, sehingga hal ini perlu dilakukan dengan menerapkan good governance yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, pengawas, daya tanggap, profesionalisme, efesiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegak hukum. Sehingga dalam pengelolaan dana desa yang ada bias berjalan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui “Pengaruh Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peningkatan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa” Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatang Arjawinangun- Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kuisioner, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dijalankan oleh pemerintah desa di Kecamatan Arjawinangun sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan good governance dalam pengelolaan dana desa. Dimana pemerintah desa telah menjalankan program alokasi dana desa sesuai dengan aturan yang ada dan melibatkan semua unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Sehingga hasilnya bias dirasakan semua kalangan dalam menjalankan program alokasi dana desa. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Good Governance, Dana Desa

Actions (login required)

View Item